Kemiskinan dan Kesejahteraan Bangsa

Kamis, 22 Januari 2015

Kemiskinan dan Kesejahteraan Bangsa

Di Indonesia, masalah kemiskinan sudah sangat melekat dan telah menjadi determinan utama di dalam kehidupan bangsa hari ini dan masa akan datang. Lihat saja data penduduk miskin tahun 2000 sudah mencapai 19,14% meskipun menurun sedikit menjadi 17,42% di tahun 2003. Akan tetapi, tahukah kita kalau angka persentase penduduk miskin itu ternyata sama dengan 37,4 juta penduduk miskin. Artinya, di antara kita terdapat 37,4 juta orang dari total populasi penduduk Indone- sia yang masih hidup dalam kondisi miskin. Sementara itu, pendapatan per kapita rata-rata per tahun diperkirakan baru mencapai 1.000 dolar AS.

Kalau diasumsikan satu dolar AS adalah Rp9.000,00, pendapatan per kapita rata-rata per tahun orang Indonesia hanya sebesar Rp9.000.000,00 atau sebesar Rp750.000,00 per bulan. Dengan kata lain setiap orang katakanlah seorang kepala keluarga setiap hari hanya membawa pulang uang mata pencahariannya ke rumah sebesar Rp25.000,00 per hari, dan ia harus menanggung biaya untuk empat orang yang terdiri dari dirinya, istri, dan dua anaknya maka setiap orang Indonesia hanya memiliki uang sebesar Rp6.250,00.

Tentu mencengangkan, apa bisa dengan uang Rp6.250,00 setiap anggota keluarga dapat mengalokasikan pengeluarannya sehari-hari terutama untuk pengeluaran kebutuhan pokok atau primer. Inilah realitas hidup hari ini kalau ditinjau dari sisi pendapatan per kapita rata-rata per tahun. Demikian miskinkah kita? Tunggu dulu.

Kemiskinan seringkali bermakna ganda, yaitu apakah miskin yang dikenal merupakan kemiskinan absolut atau kemiskinan relatif. Michael P. Todaro dalam Economic Development in the Third World (1989) menyatakan, Biasanya gejala kemiskinan absolut pada suatu lokasi dapat diukur dari proporsi penduduk yang hidup di bawah tingkat pendapatan minimum yang telah ditentukan (adequate standards of living) . Memakai definisi Todaro dalam konteks kemiskinan di Indonesia

Pe maka sesungguhnya pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp750.000,00. Itu sebenarnya tidak digolongkan sebagai miskin jika diukur dengan pendekatan upah minimum regional (UMR) yang kini disebut UMP (upah minimum provinsi) atau UMK (upah minimum kabupaten/kota) yang rata-rata berada pada kisaran Rp650.000,00-Rp800.000,00 per bulan.

Pada isu yang sama, Webster juga menyatakan, Kemiskinan dapat didasarkan pada perkiraan pendapatan (income)yang dibutuhkan untuk membeli makanan yang cukup guna memenuhi rata-rata kebutuhan gizi bagi setiap orang dewasa dan anak- anak dalam suatu keluarga.

Dengan begitu ukuran pendapatan dapat menjadi standar apakah seseorang digolongkan miskin atau tidak sebab dengan pendapatan tertentu jika ia mampu mengonsumsi sejumlah 2.500 kalori yang berasal dari makanan yang dikonsumsinya, ia pun tidak digolongkan sebagai orang miskin.

Jadi, apa sesungguhnya yang menjadi dasar pertimbangan menggolongkan orang miskin atau tidak? Sebaiknya, sebagai perbandingan kita menengok ke belakang ketika krisis ekonomi melanda perekonomian bangsa. Di mana-mana terjadi pemutusan hubungan kerja, banyak pengangguran, banyak anak putus sekolah, anak kekurangan gizi, akan terjadi ero generation pada masa akan datang. Berikutnya sebagian besar orang yang mengatakan kita sekarang sudah menjadi negara miskin (poor countries).

Sebenarnya faktor apa yang menjadi penyebab orang tidak mampu mendapatkan kesejahteraan sehingga ia harus miskin? Seorang sosiolog UGM, Dr. Lukman Soetrisno, menyatakan, Dalam pandangan agrarian populist, negara menjadi penyebab utama kemiskinan, sedangkan berdasarkan pandangan masalah budaya di mana orang menjadi miskin karena mereka tidak memiliki etos kerja yang tinggi, jiwa wiraswasta, dan rendahnya pendidikan ( Prisma No. 10/1995).
Kemiskinan dan Kesejahteraan Bangsa Rating: 4.5 Diposkan Oleh: al bathn